KATEGORI SUMBER HUKUM
PERNIKAHAN / PERKAWINAN
S.E Dirjen Nomor 1087 (DJ.II.2/1/PW.01/1087/2009)
Tentang Persyaratan Legalisasi (didalamnya Syarat Beragama Islam)
Status Peraturan
Berlaku
|
|
S.E Dirjen Nomor 0942 (DJ.II.2/HM.01/942/2009)
Tentang Asas Pencatatan Nikah
Status Peraturan
Berlaku
|
|
Instruksi Dirjen Nomor DJ.II/113 Tahun 2009
Tentang Penggunaan Dana PNBPNR dan Penataan P3N
Status Peraturan
Berlaku
|
|
SE Dirjen Nomor 0098 (DJ.II.2/1/PW.01/098/2009)
Tentang Surat Keterangan Nikah Tidak Ada Halangan Menikah LN
Status Peraturan
Berlaku
|
|
UU Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama (Perubahan Kedua)
Status Peraturan
Berlaku
|
|
SE Dirjen Nomor 0074 (DJ.II/HM.00/074/2008)
Tentang Instruksi Menag No. (Pemasangan SOP, Biaya NR, Tidak Wajib Baca Sighat Taklik, Penanaman Pohon)
Status Peraturan
Berlaku
|
|
UU Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan
Status Peraturan
Berlaku
|
|
UU Nomor 03 Tahun 2006
Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Perubahan Pertama)
Status Peraturan
Berlaku
|
|
SKB Mendagri dan Menag Nomor 532 Tahun 2003
Tentang Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan NTCR
Status Peraturan
Berlaku
|
|
SKB Mendagri dan Menag Nomor 125
Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan NTCR
Status Peraturan
Berlaku
|
Sumber hukum terbaru
Kepdirjen 637 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu Dan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam
|
|
KMA 388 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Layanan Nikah Atau Rujuk
|
|
Surat Edaran PP Apri Nomor 74/PP/VI/2024 Berlaku
Tentang Pembagian Tugas Penulisan Nasihat Perkawinan
|
|
Surat Keputusan Penetapan KUA Revitalisasi Tahun 2024 Nomor B.34/Dt.III.II.3/HM.00/01/2024 Berlaku
Tentang SK Penetapan KUA Revitalisasi Tahun 2024-1
|
|
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Pencatatan Pernikahan
|
Sumber hukum paling dicari
KMA 388 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Layanan Nikah Atau Rujuk
|
|
Kepdirjen 637 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu Dan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam
|
|
Kepdirjen Nomor 473 Tahun 2020 Berlaku
Tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan
|
|
PMA 22 Tahun 2024 Tidak berlaku
Tentang Pencatatan Pernikahan
|
|
KMA NOMOR 777 TAHUN 2016 Berlaku
Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA PADA KEMENTERIAN AGAMA
|