KATEGORI SUMBER HUKUM
PERNIKAHAN / PERKAWINAN
|
Buku KHI dan Hukum Yang Berkaitan Dengannya
Tentang Buku KHI dan Hukum Yang Berkaitan Dengannya
Status Peraturan
Berlaku
|
|
|
S.E Ditjen Nomor 4468 (B-4468-Dj.III.II-HK.00.7-10-2019)
Tentang Wali Hakim dan Taukil Wali
Status Peraturan
Berlaku
|
|
|
PMA Nomor 20 Tahun 2019
Tentang Pencatatan Pernikahan
Status Peraturan
Diganti dengan :
|
|
|
UU Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Status Peraturan
Revisi dari :
|
|
|
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019
Tentang Pedoman Mengadili Pernohonan Dispensasi Kawin
Status Peraturan
Berlaku
|
|
|
Kepdirjen Nomor 977 tahun 2018
Tentang Juklak Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan
Status Peraturan
Berlaku
|
|
|
PP Nomor 59 Tahun 2018
Tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang Berlaku pada Depag/Kementeriaan Agama
Status Peraturan
Berlaku
|
|
|
Permenhan Nomor 31 Tahun 2017
Tentang Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Kemenhan
Status Peraturan
Berlaku
|
|
|
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Imunisasi
Status Peraturan
Berlaku
|
|
|
Kepdirjen Nomor 600 (DJ.III/600 Tahun 2016)
Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBP atas Biaya NR di Luar KUA Kecamatan (didalamnya aturan foto nikah di kantor)
Status Peraturan
Berlaku
|
Sumber hukum terbaru
|
Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 1644 Tahun 2025 Tentang Kepala Kantor Urusan Agama Berlaku
Tentang Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 1644 Tahun 2025 Tentang Kepala Kantor Urusan Agama
|
|
|
KMA 1644 Tahun 2025 Berlaku
Tentang Kepala KUA
|
|
|
KEPDIRJEN Bimas Islam 985 Tahun 2025 Berlaku
Tentang Layanan Tanpa Batas dan Layanan Bergerak pada KUA
|
|
|
KEPDIRJEN Bimas Islam 980 Tahun 2025 Berlaku
Tentang Jenis Layanan pada KUA
|
|
|
KEPDIRJEN Bimas Islam 969 tahun 2025 Berlaku
Tentang Wilayah Kerja dan Kodefikasi KUA
|
Sumber hukum paling dicari
|
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Pencatatan Pernikahan
|
|
|
Kepdirjen 637 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu Dan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam
|
|
|
KMA 388 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Layanan Nikah Atau Rujuk
|
|
|
Kepdirjen Nomor 473 Tahun 2020 Berlaku
Tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan
|
|
|
Kepdirjen Nomor 802 (DJII-802 Tahun 2014) Berlaku
Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid
|