KATEGORI SUMBER HUKUM
PERNIKAHAN / PERKAWINAN
PMA Nomor 37 TAHUN 2016
Tentang (Perubahan PMA 12/2016) Pengelolaan PNBP atas Biaya NR di Luar KUA Kecamatan
Status Peraturan
Berlaku
|
|
PMA Nomor 34 Tahun 2016
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
Status Peraturan
Berlaku
|
|
Per-KASAL Nomor 21 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Perkawinan Perceraian dan Rujuk Parjurit TNI AL
Status Peraturan
Berlaku
|
|
SE Dirjen Nomor 2875 (Dj.II/HM.01/2875/2015)
Tentang Lafaz Ijab Qabul
Status Peraturan
Berlaku
|
|
Instruksi Dirjen Nomor DJ.II/1/ Tahun 2015
Tentang Pengangkatan P3N D1 dan D2
Status Peraturan
Berlaku
|
|
Surat Menkeu S-724-MK-02-2014
Tentang SBML Standar Biaya Masukan Lainnya Nikah Rujuk Kemenag
Status Peraturan
Berlaku
|
|
Munas BP4 Tahun 2014
Tentang Hasil Munas BP4 XV 2015
Status Peraturan
Berlaku
|
|
kepdirjen Nomor 1142 (DJ.II/1142 Tahun 2013)
Tentang Juknis Pengisian dan Penulisan Blanko Nikah
Status Peraturan
Berlaku
|
|
UU Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk
Status Peraturan
Revisi dari :
|
|
Per-Kapolri Nomor 9 Tahun 2010
Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan. Perceraiandan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian RI
Status Peraturan
Berlaku
|
Sumber hukum terbaru
Kepdirjen 637 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu Dan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam
|
|
KMA 388 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Layanan Nikah Atau Rujuk
|
|
Surat Edaran PP Apri Nomor 74/PP/VI/2024 Berlaku
Tentang Pembagian Tugas Penulisan Nasihat Perkawinan
|
|
Surat Keputusan Penetapan KUA Revitalisasi Tahun 2024 Nomor B.34/Dt.III.II.3/HM.00/01/2024 Berlaku
Tentang SK Penetapan KUA Revitalisasi Tahun 2024-1
|
|
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Pencatatan Pernikahan
|
Sumber hukum paling dicari
KMA 388 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Layanan Nikah Atau Rujuk
|
|
Kepdirjen 637 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu Dan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam
|
|
Kepdirjen Nomor 473 Tahun 2020 Berlaku
Tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan
|
|
PMA 22 Tahun 2024 Tidak berlaku
Tentang Pencatatan Pernikahan
|
|
KMA NOMOR 777 TAHUN 2016 Berlaku
Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA PADA KEMENTERIAN AGAMA
|