KATEGORI SUMBER HUKUM
LAYANAN PUBLIK, ARSIP, DOKUMEN
KMA Nomor 1209 (Dj.II / 1209 Tahun 2013)
Tentang Standart Oprasional Prosedur (SOP) Pada KUA Kecamatan
Status Peraturan
Berlaku
|
|
KMA Nomor 120 Tahun 2013
Tentang Jadual Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif di Lingkungan Kemenag
Status Peraturan
Berlaku
|
|
PMA Nomor 65 Tahun 2013
Tentang Pelayanan Publik di Kemenag
Status Peraturan
Berlaku
|
|
PP Nomor 96 Tahun 2012
Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Status Peraturan
Berlaku
|
|
Per-ka ANRI Nomor 37 Tahun 2012
Tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian ANRI
Status Peraturan
Berlaku
|
|
PP Nomor 28 Tahun 2012
Tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
Status Peraturan
Berlaku
|
|
KMA Nomor 168 Tahun 2010
Tentang Pedoman Penyusunan SOP pada Kemenag
Status Peraturan
Berlaku
|
|
PP Nomor 61 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan UU Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infornasi Publik
Status Peraturan
Berlaku
|
|
KMA Nomor 044 Tahun 2010
Tentang Pedoman Penataan Kearsipan pada Kemenag
Status Peraturan
Berlaku
|
|
UU Nomor 43 Tahun 2009
Tentang Kearsipan
Status Peraturan
Berlaku
|
Sumber hukum terbaru
KMA Nomor 478 Tahun 2025 Berlaku
Tentang Pedoman Pengelolaan PNBP atas Layanan Nikah atau Rujuk.pdf
|
|
SE MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 2025 Berlaku
Tentang PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH RAMADAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2025
|
|
Kepdirjen 637 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu Dan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam
|
|
SE 637 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penhulu dan Penyuluh Agama Islam
|
|
KMA 388 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Layanan Nikah Atau Rujuk
|
Sumber hukum paling dicari
KMA 388 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Layanan Nikah Atau Rujuk
|
|
Kepdirjen 637 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu Dan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam
|
|
Kepdirjen Nomor 473 Tahun 2020 Berlaku
Tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan
|
|
KMA NOMOR 777 TAHUN 2016 Berlaku
Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA PADA KEMENTERIAN AGAMA
|
|
PMA 22 Tahun 2024 Tidak berlaku
Tentang Pencatatan Pernikahan
|