KATEGORI SUMBER HUKUM
LAYANAN PUBLIK, ARSIP, DOKUMEN
PERMENKUMHAM NOMOR 6 TAHUN 2022
Tentang LAYANAN LEGALISASI APOSTILLE PADA DOKUMEN PUBLIK
Status Peraturan
Berlaku
|
|
KMA No 788 Tahun 2021
Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahaan Berbasis Elektronik Pada Kementerian Agama
Status Peraturan
Berlaku
|
|
KMA Nomor 657 Tahun 2021
Tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama
Status Peraturan
Berlaku
|
|
Peranri Nomor 004 Tahun 2021
Tentang Penerapan Aplikasi Srikandi (Sistim Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)
Status Peraturan
Berlaku
|
|
Keputusan Kakanwil Prov. Jawa Tengah Nomor 1841 Tahun 2020
Tentang Kode Jabatan Naskah Dinas
Status Peraturan
Berlaku
|
|
KMA Nomor 750 Tahun 2020
Tentang Pedoman Pengamanan BMN Kemenag
Status Peraturan
Berlaku
|
|
KMA Nomor 656 Tahun 2020
Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan pada Kemenag
Status Peraturan
Berlaku
|
|
KMA Nomor 092 Tahun 2019
Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenag dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenag
Status Peraturan
Berlaku
|
|
KMA Nomor 765 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing pada Kemenag
Status Peraturan
Berlaku
|
|
KMA Nomor 533 Tahun 2018
Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenag
Status Peraturan
Berlaku
|
Sumber hukum terbaru
Kepdirjen 637 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu Dan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam
|
|
KMA 388 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Layanan Nikah Atau Rujuk
|
|
Surat Edaran PP Apri Nomor 74/PP/VI/2024 Berlaku
Tentang Pembagian Tugas Penulisan Nasihat Perkawinan
|
|
Surat Keputusan Penetapan KUA Revitalisasi Tahun 2024 Nomor B.34/Dt.III.II.3/HM.00/01/2024 Berlaku
Tentang SK Penetapan KUA Revitalisasi Tahun 2024-1
|
|
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Pencatatan Pernikahan
|
Sumber hukum paling dicari
KMA 388 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Layanan Nikah Atau Rujuk
|
|
Kepdirjen 637 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu Dan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam
|
|
Kepdirjen Nomor 473 Tahun 2020 Berlaku
Tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan
|
|
PMA 22 Tahun 2024 Tidak berlaku
Tentang Pencatatan Pernikahan
|
|
KMA NOMOR 777 TAHUN 2016 Berlaku
Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA PADA KEMENTERIAN AGAMA
|