KATEGORI SUMBER HUKUM
LAYANAN PUBLIK, ARSIP, DOKUMEN
Peraturan Presiden No. 095 Tahun 2018
Tentang Sistem Informasi Berbasis Elektronik
Status Peraturan
Berlaku
|
|
KMA Nomor 090 Tahun 2018
Tentang Juklak Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kemenag
Status Peraturan
Berlaku
|
|
KMA Nomor 109 Tahun 2017
Tentang Standar Pelayanan pada Kemenag
Status Peraturan
Berlaku
|
|
KMA NOMOR 777 TAHUN 2016
Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA PADA KEMENTERIAN AGAMA
Status Peraturan
Berlaku
|
|
PMA nomor 65 Tahun 2016
Tentang Pelayanan Terpadu pada Kemenag
Status Peraturan
Berlaku
|
|
Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi
Tentang Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi
Status Peraturan
Berlaku
|
|
Kepdirjen Nomor 514 (DJ.II 514 Tahun 2014)
Tentang Juknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Serta Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam Pusat dan Daerah
Status Peraturan
Berlaku
|
|
SE Setjen Nomor 298 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kemenag
Status Peraturan
Berlaku
|
|
Permenkumham Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
Status Peraturan
Berlaku
|
|
KMA Nomor 1209 (Dj.II / 1209 Tahun 2013)
Tentang Standart Oprasional Prosedur (SOP) Pada KUA Kecamatan
Status Peraturan
Berlaku
|
Sumber hukum terbaru
Kepdirjen 637 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu Dan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam
|
|
KMA 388 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Layanan Nikah Atau Rujuk
|
|
Surat Edaran PP Apri Nomor 74/PP/VI/2024 Berlaku
Tentang Pembagian Tugas Penulisan Nasihat Perkawinan
|
|
Surat Keputusan Penetapan KUA Revitalisasi Tahun 2024 Nomor B.34/Dt.III.II.3/HM.00/01/2024 Berlaku
Tentang SK Penetapan KUA Revitalisasi Tahun 2024-1
|
|
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Pencatatan Pernikahan
|
Sumber hukum paling dicari
KMA 388 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Layanan Nikah Atau Rujuk
|
|
Kepdirjen 637 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu Dan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam
|
|
Kepdirjen Nomor 473 Tahun 2020 Berlaku
Tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan
|
|
PMA 22 Tahun 2024 Tidak berlaku
Tentang Pencatatan Pernikahan
|
|
KMA NOMOR 777 TAHUN 2016 Berlaku
Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA PADA KEMENTERIAN AGAMA
|