KATEGORI SUMBER HUKUM
ZAKAT / WAKAF
Kepdirjen Nomor 800 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan PMA Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
Status Peraturan
Berlaku
|
|
PMA Nomor 73 Tahun 2013
Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
Status Peraturan
Berlaku
|
|
Per-BWI Nomor 3 Tahun 2012
Tentang Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf
Status Peraturan
Berlaku
|
|
Per-Ka BPN Nomor 1 Tahun 2010
Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
Status Peraturan
Berlaku
|
|
Per-Ka BPN Nomor 1 Tahun 2010
Tentang Lampiran I Peraturan-KaBPN Nomor 1 Tahun 2010
Status Peraturan
Berlaku
|
|
Per-BWI Nomor 3 Tahun 2008
Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah
Status Peraturan
Berlaku
|
|
Per-BWI Nomor 1 Tahun 2008
Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf
Status Peraturan
Berlaku
|
|
PP Nomor 42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Status Peraturan
Berlaku
|
|
UU Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf
Status Peraturan
Berlaku
|
Sumber hukum terbaru
Kepdirjen 637 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu Dan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam
|
|
KMA 388 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Layanan Nikah Atau Rujuk
|
|
Surat Edaran PP Apri Nomor 74/PP/VI/2024 Berlaku
Tentang Pembagian Tugas Penulisan Nasihat Perkawinan
|
|
Surat Keputusan Penetapan KUA Revitalisasi Tahun 2024 Nomor B.34/Dt.III.II.3/HM.00/01/2024 Berlaku
Tentang SK Penetapan KUA Revitalisasi Tahun 2024-1
|
|
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Pencatatan Pernikahan
|
Sumber hukum paling dicari
KMA 388 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Layanan Nikah Atau Rujuk
|
|
Kepdirjen 637 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu Dan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam
|
|
Kepdirjen Nomor 473 Tahun 2020 Berlaku
Tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan
|
|
PMA 22 Tahun 2024 Tidak berlaku
Tentang Pencatatan Pernikahan
|
|
KMA NOMOR 777 TAHUN 2016 Berlaku
Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA PADA KEMENTERIAN AGAMA
|