KATEGORI SUMBER HUKUM
PESANTREN
Kepdirjen Pendis Nomor 1626 Tahun 2023
Tentang Juknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren
Status Peraturan
Berlaku
|
|
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2023
Tentang PENGUATAN MODERASI BERAGAMA
Status Peraturan
Berlaku
|
|
SE Menag No 10 2023
Tentang Hai Santri Tahun 2023
Status Peraturan
Berlaku
|
|
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021
Tentang Pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren
Status Peraturan
Berlaku
|
|
PMA Nomor 32 Tahun 2020
Tentang Tentang Ma'had Aly
Status Peraturan
Berlaku
|
|
PMA Nomor 31 Tahun 2020
Tentang Pendidikan Pesantren
Status Peraturan
Berlaku
|
|
PMA Nomor 30 Tahun 2020
Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren
Status Peraturan
Berlaku
|
|
UU Nomor 18 Tahun 2019
Tentang Pesantren
Status Peraturan
Berlaku
|
|
PERMENDAGRI NOMOR 57 TAHUN 2017
Tentang PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Status Peraturan
Berlaku
|
Sumber hukum terbaru
Kepdirjen 637 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu Dan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam
|
|
KMA 388 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Layanan Nikah Atau Rujuk
|
|
Surat Edaran PP Apri Nomor 74/PP/VI/2024 Berlaku
Tentang Pembagian Tugas Penulisan Nasihat Perkawinan
|
|
Surat Keputusan Penetapan KUA Revitalisasi Tahun 2024 Nomor B.34/Dt.III.II.3/HM.00/01/2024 Berlaku
Tentang SK Penetapan KUA Revitalisasi Tahun 2024-1
|
|
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Pencatatan Pernikahan
|
Sumber hukum paling dicari
KMA 388 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Layanan Nikah Atau Rujuk
|
|
Kepdirjen 637 Tahun 2024 Berlaku
Tentang Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu Dan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam
|
|
Kepdirjen Nomor 473 Tahun 2020 Berlaku
Tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan
|
|
PMA 22 Tahun 2024 Tidak berlaku
Tentang Pencatatan Pernikahan
|
|
KMA NOMOR 777 TAHUN 2016 Berlaku
Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA PADA KEMENTERIAN AGAMA
|