PUSTAKA SUMBER HUKUM KUA
Kumpulan sumber hukum yang berkaitan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
SE Sekjen Nomor 11357 (B.011357/B.II/4.b/KP.07.1/06/2023) Tentang UDUPKP
SE No. 4562 (B. 4562 /DT.III.II.1/HM.00/10/2023) Tentang Penyesuaian Angka Kredit Konvensional ke Angka Kredit Integrasi bagi pejabat fungsional Penghulu
SE Menpan RB Nomor 1527 (B1527M.SM.01.002023) Tentang Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN
Kepdirjen Nomor 220 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Capacity Building Revitalisasi Dalam Pemenuhan dan Pengelolaan Sarpras KUA
Permenkeu Nomor 062 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntasi & Pelaporan Keuangan
SE Kakanwil Jateng Nomor 30.050-Kw.11.1-1-KP.04.1-01-2023 Tentang Implementasi Presensi ASN Menggunakan aplikasi Pusaka Superapps
Surat Edaran Sekjen Kemenag Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Kenaikan Pangkat PNS dan Periodesasi Kenaikan Pangkat pada Kemenag Tahun 2024
UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara / ASN
SE Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penjelasan Periodesasi Kenaikan Pangkat PNS
Peraturan BKN 4 Tahun 2023 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
SE Ditjen Nomor 2877 (B-2877-Dt.III.II.2-HM.01-02-2022) Tentang Dukungan Program KUA Revitalisasi
Kepdirjen Nomor 606 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Layanan pada KUA Kecamatan
PMA Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keenam PMA Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Fungsional pada Kementerian Agama
SE Sekjen Nomor 0029 (29 Tahun 2022) Tentang Larangan Merokok di Kawasan Tanpa Rokok di Area Gedung Perkantoran Kementerian Agama
SE Sekjen Nomor 0028 (28 Tahun 2022) Pakaian Dinas Harian Pegawai Kementerian Agama
SE 01 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN KELENGKAPAN BATIK KORPRI
KMA Nomor 912 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS pada Kementerian Agama
SE Menpan RB Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Penyusunan SKP dan Penilaian kinerja PNS Tahun 2021
Kepdirjen Nomor 340 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan BOP KUA Kecamatan
SURAT EDARAN KEPALA BKN Nomor 2-SE-VII-2019 Tentang Kewenangan PLT PLH dalam Aspek Kepegawaian
PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PMA Nomor 12 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS pada Kementerian Agama
PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
KMA Nomor 009 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kemeterian Agama
KMA Nomor 008 Tahun 2016 Tentang Kode, Singkatan dan Akronim pada Kementerian Agama
PMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pencabutan PMA Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Departemen Agama
PMA Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Disiplin Kehadiran PNS Di Lingkungan Kementerian Agama
PMA Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama
UU Nomor 05 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara
PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
SE MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH RAMADAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2025
Surat Keputusan Penetapan KUA Revitalisasi Tahun 2024
PMA Nomor No 25 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama
PMA Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama
Surat Edaran tentang pencegahan Pemalsuan Dokumen Nikah dan Pungutan Liar
Kepdirjen 228 Tahun 2023 Tentang standarsasi Sarpras pada KUA
Tus Kabiro Hubungan Masyarakat Kemenag RI Nomor B-123-09/BVIII/HK.00.5/05/2023 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik pada Kemenag
Tata Tertib Nikah Di Balai Nikah KUA
Pemantauan Pembatasan Kegiatan PertemuanlRapat di Luar Kantor
KMA Nomor 848 Tahun 2022 Tentang Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi pada Kemenag
SK Ketua MA Nomor 095 (95/KMA/SK/IV/2022) Tentang Pemberian Akreditasi Kepada BP4 Pusat sebagai Penyelenggara Pendidikan & Pelatihan Mediasi
PERMENKUMHAM NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG LAYANAN LEGALISASI APOSTILLE PADA DOKUMEN PUBLIK
KMA No 788 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahaan Berbasis Elektronik Pada Kementerian Agama
KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama
Peranri Nomor 004 Tahun 2021 Tentang Penerapan Aplikasi Srikandi (Sistim Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)
Keputusan Kakanwil Prov. Jawa Tengah Nomor 1841 Tahun 2020 Tentang Kode Jabatan Naskah Dinas
KMA Nomor 750 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengamanan BMN Kemenag
KMA Nomor 656 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan pada Kemenag
KMA Nomor 092 Tahun 2019 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenag dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenag
KMA Nomor 765 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing pada Kemenag
KMA Nomor 533 Tahun 2018 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenag
Peraturan Presiden No. 095 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Berbasis Elektronik
KMA Nomor 090 Tahun 2018 Tentang Juklak Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kemenag
KMA Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan pada Kemenag
KMA NOMOR 777 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA PADA KEMENTERIAN AGAMA
PMA nomor 65 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Terpadu pada Kemenag
Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi
Kepdirjen Nomor 514 (DJ.II 514 Tahun 2014) Tentang Juknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Serta Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam Pusat dan Daerah
SE Setjen Nomor 298 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kemenag
Permenkumham Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
KMA Nomor 1209 (Dj.II / 1209 Tahun 2013) Tentang Standart Oprasional Prosedur (SOP) Pada KUA Kecamatan
KMA Nomor 120 Tahun 2013 Tentang Jadual Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif di Lingkungan Kemenag
PMA Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kemenag
PP Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Per-ka ANRI Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian ANRI
PP Nomor 28 Tahun 2012 Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
KMA Nomor 168 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan SOP pada Kemenag
PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infornasi Publik
KMA Nomor 044 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penataan Kearsipan pada Kemenag
UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
UU Nomor 14 Tahun 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KMA Nomor 384 Tahun 2006 Tim Pemilihan, Penyusutan dan Penataan Arsip Menag Tahun 2006
PP Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dn Penerapan Standar Pelayanan Minimal
KMA 388 Tahun 2024
PMA Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan
PMA 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan
Kepdirjen Nomor 1099 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelibatan Peran Serta Masy dalam Gerakan Keluarga Sakinah (GKS)
KMA Nomor 876 Tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah
S.E Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Permohonan Kawin Beda Agama
S.E Dirjen Nomor 5745 (B-5745_Dj,III-HK.00-11-2022) Perihal Pemberlakuan Pencabutan Ketentuan Layanan Nikah atau Rujuk di KUA Pada Hari Libur dan Diluar Jam Kerja
Kepdirjen Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Juklak Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)
Kepdirjen 412 Tahun 2022 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Mencabut 977 Tahun 2018 Tentang Juklak P 4)
S.E Dirjen Nomor 0389 (B.389/DJ.III/HK.00/11/2022) tanggal 21/11/2022 Tentang Pencabutan Ketentuan Layanan NR Hari Libur dan di Luar Jam Kerja
S.E Ditjen Bimas Islam Nomor 0258 (B-258-Set.III-HK.04.4--08-2022) Penjelasan Transpor atas Layanan di KUA pada hari Libur
Kepdirjen Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Juklak Bimwin Catin
Sosialisasi Catin Stunting & Elsimil ATIKA
S.E Ditjen Nomor 4892-Dt.III.Ii.4-Hm.01-09-2021 Tentang Penguatan Kerjasama Lembaga pada Pelaksanaan Bimwin
S.E Dirjen Nomor 4652 (B.4652/DJ.III/KU.00/2/2021) Tentang Mekanisme Baru Pengelolaan PNBPNR (Didalamnya ada foto nikah bedolan)
S.E Dirjen Nomor 2361 (B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021) Perihal Penggunaan Kartu Nikah Digital, Kartu Nikah dalam bentuk cetak dihentikan
Perpres No 072 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting
PMA Nomor 22 tahun 2021 Tentang Perubahan PMA 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
SE Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri
Kepdirjen Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan
Buku KHI dan Hukum Yang Berkaitan Dengannya
S.E Ditjen Nomor 4468 (B-4468-Dj.III.II-HK.00.7-10-2019) tentang Wali Hakim dan Taukil Wali
PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Pernohonan Dispensasi Kawin
Kepdirjen Nomor 977 tahun 2018 Tentang Juklak Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan
PP Nomor 59 Tahun 2018 (31 Desember 2018) Jenis dan Tarif atas PNBP yang Berlaku pada Depag/Kementeriaan Agama
Permenhan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Kemenhan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi
Kepdirjen Nomor 600 (DJ.III/600 Tahun 2016) Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBP atas Biaya NR di Luar KUA Kecamatan (didalamnya aturan foto nikah di kantor)"
PMA Nomor 37 TAHUN 2016 (Perubahan PMA 12/2016) Pengelolaan PNBP atas Biaya NR di Luar KUA Kecamatan
PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
Per-KASAL Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perkawinan Perceraian dan Rujuk Parjurit TNI AL
SE Dirjen Nomor 2875 (Dj.II/HM.01/2875/2015) Lafaz Ijab Qabul
Instruksi Dirjen Nomor DJ.II/1/ Tahun 2015 Tentang Pengangkatan P3N D1 dan D2
Surat Menkeu S-724-MK-02-2014 Tentang SBML Standar Biaya Masukan Lainnya Nikah Rujuk Kemenag (Jaspro)
Munas BP4 Tahun 2014 AD ART Tentang Hasil Munas BP4 XV 2015
kepdirjen Nomor 1142 (DJ.II/1142 Tahun 2013) Tentang Juknis Pengisian dan Penulisan Blanko Nikah
UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk
Per-Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan. Perceraiandan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian RI
S.E Dirjen Nomor 1087 (DJ.II.2/1/PW.01/1087/2009) Persyaratan Legalisasi (didalamnya Syarat Beragama Islam)
S.E Dirjen Nomor 0942 (DJ.II.2/HM.01/942/2009) tanggal 29/06/2009 Tentang Asas Pencatatan Nikah
Instruksi Dirjen Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Dana PNBPNR dan Penataan P3N
SE Dirjen Nomor 0098 (DJ.II.2/1/PW.01/098/2009) tgl 3/1/2009 Surat Keterangan Nikah Tidak Ada Halangan Menikah LN
UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (Perubahan Kedua)
SE Dirjen Nomor 0074 (DJ.II/HM.00/074/2008) Tentang Instruksi Menag No. (Pemasangan SOP, Biaya NR, Tidak Wajib Baca Sighat Taklik, Penanaman Pohon)
UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
UU Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Perubahan Pertama)
SKB Mendagri dan Menag Nomor 125 Tahun 2003 dan Nomor 532 Tahun 2003 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan NTCR
SKB Mendagri dan Menag Nomor 125 Tahun 2003 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan NTCR
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku 1 Perkawinan)
PP Nomor 45 Tahun 1990 perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS
UU Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Instruksi Bersama Dirjen BIUH Depag dan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Depkes No. 02 Tahun 1989 dan No. 162-1/PD.03.04.EL Tentang Imunisasi Toxoid Calon Pengantin
SE DIRJEN NOMOR D/ED/PW.01/01/1988 TENTANG CARA MENELITI NTCR PALSU =LANGKAH LANJUT SETELAH MENEMUKAN=
Intruksi Menag No 1 Tahun 1985 Tentang Penanggulangan Kasus NTCR
SE Dirjen Nomor 0003 (DII/Ed/PW.00/03/1984) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Upacara Akad Nikah dan Khutbah Nikah
PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS
PP Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
UU Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
UU Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya UU RI Nomor 22 Tahun 1946
UU Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah dan Rujuk
Kepdirjen 637 Tahun 2024
Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penhulu dan Penyuluh Agama Islam
Surat Edaran PP Apri Nomor 74/PP/VI/2024
SE Sekjen Nomor 6257 (B.006257/B.II/4/KP.00.1/03/2023) Tentang Tindak Lanjut PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023
SE Dirjen Bimas Islam No. 04 Tahun 2023 Tentang Pembinaan Tugas Penghulu Pertama PPPK
PerMenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungisonal
SE Sekjen No B-38729/B.II/4/kp.07.1/10/2022 Tentang Pengusulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional
SE Ditjen Nomor 5889 (B-5889-Dt.III.II.1-KP.07.1-12-2022) Petunjuk Ujikom Penghulu
Kepdirjen Nomor 952 (DJ.II/952 Tahun 2022) Tentang Juknis Uji Kompetensi Jabfung Penghulu
Kepdirjen Bimas Islam Nomor 504 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS
Kepdirjen Bimas Islam No 327 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Penghulu
PMA Nomor 80 Tahun 2022 Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
Lampiran PMA Nomor 70 Tahun 2022 (Lampiran)
SE KA-BKN Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penjelasan Tambahan Terkait Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Kepegawaian Jabatan Fungsional
PMA Nomor 11 Tahun 2022 (kelanjutan) Tentang Pedoman Perhitungan Jabfung Penghulu dan Kepdirjen Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Penetapan Komposisi Kebutuhan Penghulu
Kepmen PANRB nomor 1197 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Dapat Di Isi Oleh PPPK
PMA Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu
KMA Nomor 649 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penghulu Melalui Penyesuaian/Impassing
Kepdirjen Nomor 461 Tahun 2020 tentang Penetapan Komposisi Kebutuhan Jafung Penghulu
Kepdirjen Nomor 060 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tipologi, Standarisasi Gedung Dan Standar Berpakaian Bagi Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Per BKN Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan BKN No. 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan jabatan Fungsional Penghulu
PMA nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perhitumgam Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu
Keputusan Rapat Kerja Nasional 1 Apri Tentang Peraturan Organisasi Bentuk Tata Persuratan
KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL I ASOSIASI PENGHULU REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL I ASOSIASI PENGHULU REPUBLIK INDONESIA 1
APRI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PENGHULU REPUBLIK INDONESIA (AD ART)
KMA Nomor 208 Tahun 2017 Tentang Pedoman Inpasing, Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan JF Penghulu
Kepdirjen Bimas Islam No. DJ.II/102 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standart Jabatan Kompetensi Penghulu
INSTRUKSI MENTERI AGAMA TENTANG KEWADJIBAN-KEWADJIBAN PEGAWAI PENTJATAT NIKAH.
SE DIRJEN Nomor B-4699-Set.III.2-KU.03.2-10-2023 Tentang Penonaktifan User Akun KUA pada SIMPONI_Edaran Daerah
Kepdirjen Nomor 1072 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengoperasian SIMKAH
SE Ditjen Nomor 5971 (B-5971/Dt.III.Ii/HM.00/12/2022) tanggal 13/12/2022 Tentang Penerapan Format Penomoran Baru Blanko N pada SimwebGen4
SE Dirjen Nomor 5807 (B-5807/Dt.III.II/HM.00/11/2022) tanggal 29/11/2022 Tentang Penerapan Generate Billing PNBPNR Melalui SimwebGen4
SE Dirjen Nomor B-5598-Set.III-OT.01.3-11-2022 Tentang SOP Penyetoran dan Pengembalian Dana PNBP
SE Dirjen Nomor 5075 (B-5075/Dt.III.II/HM.00/10/2022) tanggal 4/10/2022 Tentang Pemberlakuan Secara Resmi SimwebGen4
SE Dirjen Nomor 4853 (B.4853/Dt.III.II/HM.00/09/2022) Tanggal 01/09/2022 Tentang Uji Coba SimkahGen4
SE Ditjen Nomor 4227 (B-4227-Dt.III.Ii-HM.00-07-2022) Tentang Uji Coba SimkahGen4 se Indonesia
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/2118/2023 TENTANG STANDAR TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM RANGKA PENETAPAN STATUS ISTITAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
PP Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji
PMA Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan Penyelenggaraan Ibadah haji Khusus
Kepdirjen PHU Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan
UU Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penyeelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh
PP Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
UU Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan ibadah haji
Kepdirjen Pendis Nomor 1626 Tahun 2023 Tentang Juknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PENGUATAN MODERASI BERAGAMA
SE Menag No 10 2023 Tentang Hari Santri
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren
PMA Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma'had Aly
PMA Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren
PMA Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren
UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren
PERMENDAGRI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Kepdirjen Nomor 137 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Kampung Moderasi Beragama 2023
Surat Edaran Menteri Agama Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Pedoman Ceramah Keagamaan
Kepdirjen Pendis Nomor 091 Tahun 2020 Tentang Juklak Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran-TPQ
UU Nomor 16 Tahun 2017 Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
KMA 240 Tahun 1989 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPTQ
PEDOMAN LPTQ - SKB 2 MENTERI TENTANG LPTQ
Peraturan Ketua Harian BKM Pusat No. 1 Tahun 2023 Tentang Revitalisasi BKM 2023
Flyer Pendaftaran Masjid
Kepdirjen Nomor 802 (DJII-802 Tahun 2014) Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid
PMA Nomor 54 Tahun 2006 Tentang Susunan Ortaker BKM
PB Menag Mendagri Nomor 9 tahun 2006 Tentang FKUB Pendirian Rumah ibadah
PB Menag Mendagri Nomor 8 Tahun 2006 Tentang FKUB Pendirian Rumah ibadah
KMA NOMOR 513 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGAMALAN AGAMA ISLAM (LP2A)
SE Dirjen Bimas Islam Nomor B-4479/Dt.III.IV/BA.03.2/10/2023 Tentang Panduan Lembar Kerja Pendaftaran Tanah Wakaf Nomo
Kepdirjen Nomor 1031 Tahun 2023 Tentang Juklak Penggantian AIW APAIW Tanah Wakaf (hilang atau rusak)
Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Produk dan Kantin di Lingkungan Satuan Kerja Kementerian Agama
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia (BWI)
SE Dirjen Nomor 05072 (B-5072/DJ.III/BA.03.2/09/2022) Tentang Edaran Pelaksanaan Digitalisasi Layanan Pendaftaran Tanah Wakaf
SE Ditjen Nomor 3990 (B-3990-Dt.III.IV-BA.03.2-06-2022) Tentang Pelaksanaan Pendataan Sistem Perwakafan
Kepdirjen Nomor 565 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 800 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan PMA No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
Kepdirjen Nomor 564 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf
SE BWI Jateng Nomor 148 Tahun 2022 Tentang Kebijakan BWI Jateng Terkait Persyaratan Pendaftaran Nazhir dan Penggantian Nazhir
SE Kakanwil Jawa Tengah Nomor 26.029/Kw.11.7/4/10/2022 tgl 28/10/2022 Tentang Pelaksanaan Digitalisasi Layanan Pendaftaran Tanah Wakaf
PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)
Kepdirjen Nomor 492 Tahun 2020 Tentang Juknis Pemberian Bantuan Papanisasi Tanah Wakaf
Per-BWI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
Kepdirjen 659 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf
PP Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PP 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Khusus Ruislag/Tukar Ganti)
Instruksi Men ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pensertifikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh indonesia
SE Men ATR-Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia
Permen ATR-Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
SE Ditjen Nomor 0240 (Dj.II-Dt.II.IV-HK.007-240-2016) Tentang Pemasangan Midis Billboard Tanah Wakaf Pada Tanah Wakaf yang telah Memiliki Sertifikat Wakaf
PP Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN
Kepdirjen Nomor 800 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan PMA Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
PMA Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
Per-BWI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peruntukan Harta Benda Wakaf
Per-Ka BPN Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
Per-Ka BPN Nomor 1 Tahun 2010 Lampiran I Peraturan-KaBPN Nomor 1 Tahun 2010
Per-BWI Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah
Per-BWI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf
PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
KEPEGAWAIAN
32
LAYANAN PUBLIK, ARSIP, DOKUMEN
44
PERNIKAHAN / PERKAWINAN
62
KEPENGHULUAN
29
SIMKAH
8
HAJI
8
PESANTREN
9
MAJLIS TAKLIM
7
KEMASJIDAN / RUMAH IBADAH
7
ZAKAT / WAKAF
29
Sumber hukum terbaru
SE MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 2025
Berlaku
Tentang
PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH RAMADAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2025
Kepdirjen 637 Tahun 2024
Berlaku
Tentang
Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu Dan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam
SE 637 Tahun 2024
Berlaku
Tentang
Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penhulu dan Penyuluh Agama Islam
KMA 388 Tahun 2024
Berlaku
Tentang
Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Layanan Nikah Atau Rujuk
Surat Edaran PP Apri Nomor 74/PP/VI/2024
Berlaku
Tentang
Pembagian Tugas Penulisan Nasihat Perkawinan
Sumber hukum paling dicari
KMA 388 Tahun 2024
Berlaku
Tentang
Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Layanan Nikah Atau Rujuk
Kepdirjen 637 Tahun 2024
Berlaku
Tentang
Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu Dan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam
Kepdirjen Nomor 473 Tahun 2020
Berlaku
Tentang
Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan
PMA 22 Tahun 2024
Tidak berlaku
Tentang
Pencatatan Pernikahan
KMA NOMOR 777 TAHUN 2016
Berlaku
Tentang
PEDOMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA PADA KEMENTERIAN AGAMA
